pasal pengrusakan tanaman. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan. pasal pengrusakan tanaman

, M. 2. Pasal 63 ayat 1. Keywords: Implementasi Pasal 170 KUHP, Pengrusakan, Fasilitas Umum. Sebelumnya, kita simak bersama bunyi Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) tentang pengrusakan barang: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. Pertimbangan lebih lanjut yang perlu untuk diketahui adalah bahwa dalam pasal ini secara. B. 3. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. PP ini mengatur mengenai rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang. Soesilo dalam buku Kitab Undang. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh). Isi Bunyi dan Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana. Dengan maksud tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang. e Bahwa Saksi menerangkan masalah pengrusakan tanaman jagung tersebut terjadipada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010, sekira pukul 16. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. 500. Perkara Nomor 139/Pid. tidak mutlak diperlukan varietas pembanding; danSuatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-5 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan merusak jendela menggunakan anak kunci palsu lalu masuk kedalam rumah melalui. Catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan ada 3. Pengadilan Pajak. [4] Pasal 33 UU 2/2012. Penempatan Pasal 170 di dalam BAB V Penyertaan dalam Tindak Pidana sebagai delik ‘Kejahatan terhadap Ketertiban Umum’ dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dari segala bentuk gangguan ketertiban, bukan untuk melindungi kepentingan individu. [1] Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak. Pasal 32 UU 2/2012. PeraturanJALURNEWS. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dengan Persetujuan Bersama 1 / 60 Yang menurut penyelidik pengrusakan tanaman di atas tanah yang belum memiliki hak prioritas (sertifikat) merupakan ranah hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara. dengan kebun milik Krenius Sitompul ;e Bahwa benar. Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Terdapat pasal-pasal yang megelisasi tindakan penghancuran, pengrusakan, pemusnahan, dan penghilangan cagar budaya bangsa. Suhrisudah berumur. Bercak-bercak ini bisa membuat daun rusak, namun tanaman tidak akan benar-benar mati. PeraturanPasal 1. 12 Tahun 1992 Tentang : Sistem Budidaya Tanaman Oleh. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Indonesia, Pemerintah Pusat. Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra), melimpahkan kasus kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan di Karawang ke. Berikut isi dari Pasal 385: 1. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan. Dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada. Peraturan2. Pasal 21 Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakanakan melalui kegiatan berupa : Pasal 2 Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, serta meningkatkan daya saing produksi hasil hutan tanaman. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana menyatakan UU Cipta Kerja membatalkan ketentuan UU 45/2009 tentang Perikanan dan UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu, di dalam Pasal 2 Perpu 51/1960, diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. (5) Dalam kondisi Tanaman Turus Jalan. Daftar. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (“UU PVT”) menjelaskan bahwa setiap pengalihan hak PVT (termasuk karena pewarisan) wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. bahwa sumberdaya alam nabati yang. Aturan. Baik dalam bentuk kurungan atau juga dalam pemberian sanksi berupa denda. PT. Pertama, dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas. Bahwa benar terdakwa terdakwa masuk dan merusak tanaman Acacia mangiumtersebut tanpa seizin PT. engrusakan barang orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum yait u diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran. Bko Terdakwa RS,SN dan MA telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman orang lain hakim menjatuhkan pidana masing-masing pidana. perkebunan; s. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan. 3. Perumusan Masalah: “Bagaimana. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa Lima pohon tanaman kemiri yang ia rawat dirusak oleh terduga pelaku. Pasal 412 KUHP. Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu: Barang siapa; Dengan sengaja dan melawan hukum; Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Pasal 117 dan Pasal 118 Perpres 71/2012 juga mengatur sejalan dengan ketentuan dalam UU 2/2012. Kata kunci: Tindak Pidana, Pengrusakan Lahan, Masyarakat Adat Karo i Teks judul [] BAB I KETENTUAN UMUM [] == [] Teks judul; Butir daftar berpoin ==== Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang. 6 Kegiatan Manusia yang Dapat Merusak Lingkungan. 2. Hutan Lindung berupa: 1. 3) Adapun unsur melawan hukum. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan. Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunan izin. 17. memberantas rerumputan;Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 meter x 0,05 meter x. go. Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. tumbuhan mangrove yang ada, hitung jumlah individu setiap jenis, dan ukur lingkaran batang setiap pohon mangrove setinggi dada, sekitar 1,3 meter (Gambar. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Adapun bunyi KUHP pasal 53 tersebut adalah : (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. 500. Yang diatur oleh Pasal 551 KUHP adalah apabila seseorang tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang dipasang papan larangan atau tanda bahwa dilarang masuk oleh orang yang berhak atas tanah tersebut. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; Izin Usaha untuk Industri Alat Berat. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. jenis tanaman yang disesuaikan dengan kawasan hutan; dan b. Pengadilan Pajak. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. tanaman; e. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban petani, kebijakan pemerintah, serta mekanisme. 4. Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar. Gambar. Jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITEjo. Pasal 4 (1) Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di setiap wilayah provinsi: a. Penghancuran atau Pengrusakan Terhadap Bangunan dan Alat Pelayaran. Pemerintah menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat. Penggelapan (pasal 372 - 377KUHP). Sebelumnya, pengrusakan makam diatur dalam Pasal 179 KUHP. Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, danPada dasarnya, setiap tindakan perusakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Pemeliharaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. PeraturanAdvokat terdaftar di PERADI. Pemborong pemberi hadiah tersebut terjerat Pasal 387 ayat (1) KUHP, Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, Pasal 12 huruf i UU 20/2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan Pertama : Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU No. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN. tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, yang dalam kasus Anda berupa pembangunan pelebaran jalan, termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta. dan Dr. * Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pasal 385 dalam KUHP menyebutkan bahwa kejahatan ini termasuk bentuk kejahatan Stellionnaat atau aksi penggelapan hak atas harta tidak. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan. Bila tidak lebih dari Rp. Tips. CONCURCUS IDEALIS : Yakni menurut Hog Rad adalah satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Undang Undang No. Bila tidak lebih dari Rp. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 2. Peradilan Tata Usaha Negara. dimana juga diproses sebagai pelanggaran pasal pengrusakan tanaman, merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 meter dengan lebar kayu 10 centimeter. Dasar Hukum. . 250,- dikenakan Pasal 407. Pasal 200 KUHP terdiri dari 3 ayat. Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. * Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dimana, para pelaku melakukan unjuk rasa disertai dengan aksi pengrusakan danpengrusakan fasilitas negara dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amuk massa dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang mana ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia. Sujak Lukman berharap agar pelaku yang tidak bertanggung jawab tidak lagi melakukan aksi serupa yang melanggar KUHP pasal 406 tentang pengrusakan di tempat lain atau kepada pemilik tanaman pot lainnya. Pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal itu sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). 3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, yang menyebabkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 406 KUHP tentang Tindak Pidana Pengrusakan, yang dapat diterapkan jika prank yang dilakukan mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada fasilitas umum atau properti milik orang lain. . 3. Menurut UUPA Pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal). Sahuri Lasmadi, S. Alfian Anhan Orlando Abstrak Penelitian. selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Pasal 406 KUHP. tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang. Pengadilan Pajak. Dewi 0852 1933 3357. com - Banyak tanaman hias dan tanaman yang dapat dimakan menampilkan bintik-bintik gelap yang tampak nekrotik pada daunnya. com. Adapun isi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya adalah sebagai berikut: Pasal 170. Karena itu, tangung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. 00 WIB di perladanganjuma tengah Desa. 25/09/2023, 18:30. Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi,Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian provinsi. umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. (K. Jenis tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu 51/1960 merupakan tindak pidana Pelanggaran bukan Kejahatan. Lampiran 41 dalam Pasal 140 angka 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sesuai format Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (5). Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018 JURNAL ILMU HUKUM ISSN : 2087-8591 120 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakanBerikut ini perincian pasal tindak pidana yang dihapus dari draf terbaru RKUHP versi 9 November 2022. Wawasan Hukum. jumlah tanaman. Pengrusakan Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau. Ketentuan Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan,. Secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tindak pidana yang dapat kita 1 Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. Salah satu isinya adalah Pasal 406 KUHP Ayat 1 dan 2 tentang perusakan serta penghancuran barang beserta ancaman sanksi pidananya. 497. Kemudian, apabila tindak pidana pengrusakan itu dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yakni jika yang melakukan hal tersebut lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau. Diatur dalam pasal 12 point (a) terkait larangan bagi setiap orang / warga : a. Menurut R. Jo Pasal 16 UU No. Penyebab lainnya adalah penyiraman tanaman yang berlebihan. PeraturanPasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Banyak alasan yang menyertai manusia merusak hutan, di antaranya seperti mengambil kayu pohon dan membuka lahan baru, tapi tindakan ini justru malah menghancurkan alam itu sendiri. tanaman HHBK yang menghasilkan getah/kulit/buah; dan/atau 4. e Bahwa Saksi menerangkan masalah pengrusakan tanaman jagung tersebut terjadipada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010, sekira pukul 16. NOMOR 1 TAHUN 2014. Oleh karena perbuatan pelaku bukan saja memenuhi rumusan perbuatan berdasarkan Pasal 406 Ayat 1 KUHP, diduga pengrusakan tersebut juga terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan dan ada ketentuan dalam hukum tanah yakni berlakunya Asas Horizontal dalam kepemilikan tanah di Indonesia, serta kepemilikan SHM warga yang. Saat ini penggunaan pestisida sangat tinggi dan ketersediaan pestisida di lapangan sangat beragam, sehingga petani/pengguna. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. 199 keputusan menteri pertanian nomor 720/kpts/ot. Peradilan Tata Usaha Negara. Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,. PeraturanPeradilan Tata Usaha Negara. Website : Facebook :. UMUM : Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 385 termasuk ke dalam Buku 2 KUHP, khususnya Bab XXV tentang Perbuatan Curang. penyediaan benih bersertifikat; b. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau. “. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja. C. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan. Dalam kasus ini, keduanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP, karena diduga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara. Pemerintah akan mencabut hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang. 6. Isi/Bunyi Pasal 181 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 170 (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. kegiatan pengangkutan. Pengadilan Pajak. Menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan; “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Bentuk. 2.